AVNMEDIA.ID -  Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merelokasi pedagang Pasar Subuh menuai perhatian serius dari DPRD.

Wakil rakyat menilai proses relokasi terkesan terburu-buru dan minim komunikasi dengan pihak pedagang yang terdampak.

Adnan Faridhan, Anggota DPRD Samarinda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pendekatan yang diambil Pemkot.

Ia menilai kebijakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang kokoh dan mengabaikan prinsip dialog yang seharusnya dikedepankan.

“Kebijakan publik semestinya lahir dari proses yang transparan dan partisipatif. Kalau tiba-tiba relokasi dilakukan tanpa ajakan bicara, wajar jika muncul kecurigaan di masyarakat,” kata Adnan.

Ia juga merespons isu pembangunan Chinatown di bekas area Pasar Subuh, yang menurutnya menjadi pemicu persepsi negatif di kalangan warga.

“Ada dugaan bahwa proyek lain jadi alasan tersembunyi percepatan relokasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adnan meminta Pemkot untuk menanggalkan pendekatan koersif dalam penataan kota, terutama terhadap kelompok masyarakat kecil seperti para pedagang. Ia juga mendorong agar DPRD dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan penting seperti ini.

“Kalau memang ada alasan kuat di balik relokasi, mari bicarakan terbuka. Kami siap bantu menjelaskan ke warga. Tapi jangan sampai terkesan pemerintah bertindak sewenang-wenang,” tegasnya.

Ia turut menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat relokasi. Sebagai contoh, ia menyebut kasus pedagang Pasar Pagi yang mengalami penurunan omzet drastis pasca pemindahan lokasi.

“Jangan sampai pedagang kehilangan mata pencaharian. Banyak yang akhirnya hanya bisa jualan kecil-kecilan karena dagangan utamanya tak laku. Ini rawan memicu masalah sosial baru,” tuturnya. (adv)