AVNMEDIA.ID -  Usai melantik 3.870 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Stadion Aji Imbut pada Senin (26/5/2025), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah menegaskan komitmennya untuk terus membela nasib tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.

Edi menyadari bahwa masih ada banyak pegawai non-ASN yang belum bisa mengikuti proses seleksi, baik karena masa kerja yang belum memenuhi syarat minimal dua tahun, maupun karena belum lolos dalam seleksi dengan status hasil R2 dan R3.

"Kalau istilah kampungnya itu mandik lulus, tapi sebenarnya itu hasil R2 dan R3. Hari ini tuntutan terhadap ASN dan PPPK memang tinggi, baik dari sisi pengetahuan maupun akademik," jelas Edi pada Selasa (27/5/2025).

Ia menyoroti bahwa banyak di antara mereka yang berstatus R2 dan R3 justru sudah mengabdi cukup lama, bahkan belasan tahun. Tak hanya itu, tenaga honorer yang belum bisa mengikuti seleksi pun disebut memiliki kontribusi nyata dalam pelayanan publik.

Pemkab Kukar kini sedang mencari jalan keluar, mengingat ada aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan-RB yang menyatakan bahwa status honorer tidak lagi diperbolehkan, termasuk soal penggajiannya.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah membuka peluang kerja melalui sistem outsourcing.

Namun, Edi mengakui bahwa sistem ini tak lepas dari pro dan kontra, terutama karena adanya penolakan dari kalangan buruh yang menolak praktik outsourcing di Kukar.

Meski demikian, Edi menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menjaga agar para tenaga honorer yang belum diangkat tetap memiliki kesempatan bekerja.

“Menurut saya, apapun nanti namanya, yang penting teman-teman ini tetap punya pekerjaan,” tegasnya. (adv)